Oleh Kemas Mahmud Salim, S.H.,CMLE,CPL,
Publik Lubuklinggau sekarang tidak butuh janji. Yang dibutuhkan adalah ketegasan sikap. Terutama dalam satu hal krusial: menjaga netralitas kekuasaan dari kepentingan politik praktis. Sorotan itu kini mengarah ke satu titik panas—suksesi dan pengelolaan PDAM Bukit Sulap.
Dengan di buka nya penjaringan Direktur BUMD Milik pemerintah Kota Lubuklinggau di situs bergai element masyarakat ikut serta mengambil dan kembalikan berkas
Mari bicara jujur. Setiap momentum pasca-Pilkada selalu menyisakan satu penyakit lama: balas jasa politik. Kursi-kursi strategis dijadikan “hadiah” bagi tim sukses, orang dekat, atau bahkan figur yang tak punya rekam jejak di bidangnya. Jika pola ini kembali terjadi di PDAM Bukit Sulap, maka kita tidak sedang membangun kota—kita sedang menggadaikan masa depan pelayanan publik.
PDAM bukan panggung politik. PDAM adalah urat nadi kebutuhan rakyat. Air bersih bukan sekadar layanan—itu hak dasar. Maka menempatkan orang dengan latar belakang partai politik, tim sukses Pilkada, atau orang luar daerah yang tidak memahami karakter lokal adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Walikota harus berani memutus mata rantai ini.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Netralitas yang sejati bukan basa-basi di podium. Netralitas itu diuji saat:
Ada tekanan dari lingkaran politik
Ada titipan nama dari tim sukses
Ada “utang budi” yang menuntut dibayar dengan jabatan
Di titik itulah integritas seorang pemimpin dipertaruhkan.
Jika Walikota masih memberi ruang bagi kepentingan politik masuk ke PDAM, maka pesan yang sampai ke rakyat sangat jelas: kualitas bisa dikalahkan oleh kedekatan. Dan itu berbahaya. Karena ketika lembaga pelayanan publik dikelola bukan oleh orang yang ahli, maka yang jadi korban adalah masyarakat—air macet, distribusi kacau, keluhan tak terjawab.
Sebaliknya, jika Walikota berdiri tegak dengan prinsip:
Tanpa intervensi partai politik
Tanpa titipan tim sukses
Mengutamakan SDM profesional dan putra daerah yang kompeten
maka kepercayaan publik akan melonjak. Itu bukan sekadar citra, tapi legitimasi moral yang kuat.
Jangan lupa, sejarah selalu mencatat. Pemimpin yang berani memutus praktik lama akan dikenang sebagai pembaharu. Tapi yang tunduk pada kepentingan politik sesaat, akan dicatat sebagai bagian dari masalah.
PDAM Bukit Sulap bukan milik kelompok tertentu. Ini milik rakyat Lubuklinggau. Dan rakyat berhak mendapatkan pelayanan terbaik—bukan sisa dari kompromi politik.
Ini bukan sekadar soal jabatan. Ini soal arah masa depan kota.
Apakah Walikota akan berdiri sebagai pemimpin rakyat, atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik?
Publik menunggu.
Dan kali ini, rakyat tidak akan diam yang sejak sejati pelayanan PDAM Tirta Bukit Sulap tidak semua dapat melayani masyarakat Kota Lubuklinggau,semua aliran ledeng apakah semua baik saja ….?
Oleh Kemas Mahmud Salim, S.H.,CMLE,CPL,
