MusiRawas,BRS – Keterbukaan Informasi sangat penting dalam memjalankan Profesi Jurnalis bukan hanya itu masyarakat pun sangat mementingkan sarana Informasi akan tetapi tidak semua OPD di MusiRawas membuka dan memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan maksimal
Menggalih beberapa kasus melengkapi informasi tidak semua instansi pemrintah memberikan dan menyediakan khusus pelyanan informasi dengan terbuka
Melalui Media Bersama (MB) dengan berkumpulnya beberapa media Cetak dan online berikut Wartawan media tergabung membuka wacana Diskusi ” Menyibak ruang Keterbukaan Informasi publik di Pemeritahan Kabupaten MusiRawas” terbentuknya keterbukaan Informasi mereupakan amanat Reformasi melalui UUD 45 dengan Amademet pasal 28 E dan pasal 28 F dalam penjabarannya dalam menyampaikan informasi dan keterbukaan dijamin secara kontitusi.
” berbagai kendala yang dihadapi para Jurnalis dalam melengkapi data yang juga pada akhirnya tidak dapat juga terlengkapi dengan hasil Diskusi ini dapat melahirkan Usul,saran,rekomendasi dan pemikiran secara bersama oleh peserta Diskusi ucap Faisol Fanani pimpinan Redaksi Jurnal Independent .Com koordinator Diskusi Internal Media Bersama di Cafee Hambal Ayo II Lubuklinggau,Jum’at(29/1/2021)
Keterbukaan Informasi dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik KIP diterapkan 2 tahun setelah terbit 2010 akan tetapi tidak semua lembaga yang memgunakan APBD/APBN mematuhinya
Wacana KIP 2012-2013 sudah didengungkan pemeritah Kota Lubuklinggau dan MusiRawas Sumatra selatan bahkan LSM Fitra cabang Sumsel sudah mengelar seminar KIP dengan memgundamg berbagai eleman dan kalangan media
Dengan terlaksananya Diskusi Intarnal merupakan awal secara bersama MB,mengajak para media dan wartawan tergabung mencari solusi membuka keterbukaan Informasi Publik,didapatkan kesimpulan 1 Belum ada klarifikasi jenis Informasih yang sudah tersedia,2 Semua informasi banyak yang belum maksimal 3 belum ada standar operasional dan Daftar informasi publik 4 belum serius lembaga melaksankan amanat UU No14 tahun 2008,5 masih lemahnya pelyanan informasi bagi mendia mendapatkan informasi 6 Masih lemahnya runtutan hukum atas sengketa badan publik mengakibatkan terabainya kepentingan publik.
‘ kita harap semua apa yang sudah didiskusikan menjadi refrensi secara bersama akan kita buat kesimpulan untuk kita berikan pada pemerintah Kabupeten MusiRawas khususnya” jelas Andep Sekretaris Diskusi Dian
