Muratara.,BRS – DPRD Kabupaten Muratara, sekitar pukul 09.00 wib berlangsung paripurna Istimewa dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Muratara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muratara ( LKPJ ) Tahun 2020, Kamis (29/4/2021).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah Dengan dihadiri Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Sekda Muratara, Alwi Roham, Muspida, SKPD Pemkab Muratara, Perwakilan Parpol dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Muratara Efriyansyah sebagaimana diamanatkan UU RI nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, pada pasal 69 ayat 2, menyebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintah daerah kepada Masyarakat “.
Anggota Dewan menyampaikan rekomundasi dalam rapat Paripurna yang bersifat istimewa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah DPRD jujuga melaksanakan pungsi pengawasan dalam kaitan pelaksanaan program kegiatan serta penyerapan anggaran. Sehubungan akan hal itu DPRD berkewajiban meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sementara dalam Rekomendasinya yang dibacakan oleh anggota dewan fraksi PKS Muratara, Diker Rikardo menyatakan DPRD juga meminta memberi perhatian khusus terhadap rasional tenaga kerja sukarela yang terjadi baru-baru ini dan jika memang dilaksanakan perekrutan ulang harus dilaksanakan secara terbuka transparan dan akuntabel ketika dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil harus mendata jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Scara tepat dan akurat agar tidak terjadi kesemrawutan data kependudukan karena di lapangan masih sering ditemukan warga Muratara namun masih ber KTP Musi Rawas.
DPRD meminta kepada dinas adminduk dan capil untuk segera memberikan pelayanan secara optimal pada seluruh masyarakat.
“DPRD juga mengharapkan kepada inspektorat untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa serta untuk meningkatkan peranannya. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah DPRD meminta kepada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja serta untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan,” sampainya.
Meminta Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk melakukan peningkatan dan pemerataan program pelayanan serta pembinaan KB di seluruh kecamatan sampai ke desa desa. Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak agar lebih siap laksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi potensi yang ada pada masyarakat.
Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), harus lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Musi Rawas Utara.
“Dan juga melaksanakan pembinaan terhadap partai politik dan lembaga swadaya masyarakat DPRD juga mendorong Kesbangpol untuk lebih aktif melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba mengingat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten tinggi,” katanya
Bahkan untuk satuan polisi pamong praja agar lebih meningkatkan kinerja pada anggotanya dalam mengawal dan menegakkan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara serta dalam menghadapi bencana kebakaran DPRD mengharapkan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dengan sarana dan prasarana yang harus lebih lengkap seperti mobil damkar selalu lebih standby.
Dewan juga sampaikan agar meningkatnya minat baca masyarakat maka hendaknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat program langsung pada masyarakat.
Diker Rikardo dalam catatannya menyampaikan DPRD Muratara meminta kepada Pemda Muratara melalui pemerintahan setda agar lebih cermat dan teliti dalam penyelesaian permasalahan tapal batas dengan Kabupaten tetangga dalam penyusunan produk hukum daerah.
Permintaan Dewan juga minta pada pemerintah Daerah dalam komunikasi pimpinan untuk mempublikasikan berita tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni dalam LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan yang dapat di gunakan sebagai sarana Sinergitas antara pihak eksekutif dengan legislatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta manjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 ( Satu ) tahun.
Berkaitan dengan itu, atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas saran masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
“Apabila kita cermati catatan tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa anggota dewan mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Baik dalam melaksanakan pembangunan melaksanakan pemerintahan, maupun pembinaan masyarakat yang tentunya bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas Utara sebagaimana tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara,” ucap H. Devi Suhartoni.
Terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh anggota Dewan untuk diminta kepada seluruh perangkat daerah merespon menyikapi dan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan masukan intropeksi dan untuk memenangi kekurangan-kekurangan yang ada. Serta berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.
Bupati juga berharap, kerjasama dan kemitraan yang telah terjadi terjalin selama ini tetap berjalan dengan baik keharmonisan pemerintah daerah DPRD dan unsur lainnya merupakan Kunci keberhasilan pembangunan menuju Kabupaten Musi Rawas Utara yang cerdas inovatif transparan responsif dan akuntabel serta dalam hidayanya Allah SWT.
“Kita Sebagai penyelenggara pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk membangun di Bumi Berselang Serundingan Ini dalam segala Lini kehidupan,” ujar nya
Maka harus mulai dari internal diri kita sendiri harus juga kita sadari apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan semuanya adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, dengan aset-aset yang ada.
H. Devi Suhartoni kembali menyampaikan ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, perangkat daerah, tokoh agama tokoh, masyarakat tokoh, pemuda serta teman-teman lembaga swadaya masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama dan dukungan terhadap program pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dilaksanakan tahun 2020 lalu.
Dengan pesan, supaya jajaran perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kapasitas organisasi dan sumberdaya aparatur dalam memberi pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara HER
